wakil ketua komisi ii dpr a hakam naja menyampaikan, pasca-reformasi tahun 1998 yang dituntut proses pembentukan perundang-undangan, terutama undang-undang pemilu, yang partisipatif terus meningkat dengan terjadinya dinamika proses politik yang tambah demokratis.
proses pembentukan perundang-undangan selama waktu mau datang akan terus meningkat sejalan dengan tingkat kesadaran berdemokrasi juga komplesitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara di indonesia, papar hakam naja pada makalahnya dan dilontarkan selama dialog dan peluncuran buku politik hukum sistem pemilu potret keterbukaan juga partisipasi publik di penyusunan uu no 8 tahun 2012 pada jakarta, kamis.
dia menunjukan, proses pembentukan uu pemilu nomor 8 tahun kemarin dapat dilihat pada empat aspek yaitu kelembagaan, penduduk, pengaturan, serta pembicaraan rancangan undang-undang (ruu).
menurut dia pembahasan ruu tersebut secara keseluruhan sudah menyebabkan kehadiran transparansi, partisipasi juga akuntabilitas yang bermuara selama demokratisasi pada proses pembentukan uu.
Informasi Lainnya:
sehingga menghasilkan produk undang-undang yang sudah mendekati rasa keadilan selama masyarakat, katanya.
hakam mengatakan, partisipasi masyarakat dalam pembuatan uu tersebut bisa dilihat dari pembicaraan pada tingkat rapat panitia kerja dan berjalan alot bahkan dibawa ke rapat paripurna melalui pemungutan suara supaya menyelesaikannya.
dia menilai, proses pembentukan uu nomor 8 tahun 2012 dan diletakkan dalam konteks sosial warga telah bisa mengakibatkan terwujudnya uu pemilu dan lebih responsif.
dpr telah berusaha semaksimal bisa saja mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan luas bukan untuk kepentingan individum kelompok, golongan maupun partai politik tertentu, ujarnya.
menurut dia, melalui proses partisipasi warga tersebut pada melahirkan uu pemilu, dengan demikian konstitusi tersebut dapat diterima seluruh pihak. hal tersebut menurut hakam, lahirnya sebuah uu pemilu dan tidak menimbulkan masalah masih selama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.